Berita Terkini: Koalisi Merah Putih Ingin Kuasai Daerah Pasca Kalah di Pilpres 2014?

Berita Terkini: Koalisi Merah Putih diduga ingin menguasai pemerintah daerah setelah kalah dalam Pilpres 2014 kemarin. Kengototan mereka dalam penggodokan RUU Pilkada dinilai menjadi strategi untuk persiapan menjelang Pemilu 2019 mendatang.
Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tampak sepakat untuk mengusung kembali ide pilkada tanpa melalui pemungutan suara langsung melalui rakyat. Melainkan lewat perwakilan DPRD seperti masa lampau. Hal ini diperhatikan oleh politisi Partai Hanura, Erik Satya Wardhana.

“Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan. Saya kira jawabannya itu utk sementara, bahwa mereka kalah di pilpres kemudian ingin memperluas kekuasaan di daerah,” katanya seperti dikutip Kompas.

Erik menyebutkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukannya tidak sah secara konstituonal. Pemilihan lewat cara ini sangat memungkinkan . Meskipun demikian, dari segi substansi pilkada tanpa pemilihan langsung akan mengurangi tingkat partisipasi rakyat.

“Secara konstitusional tidak (salah), tapi secara rasional, secara substantif itu menutup atau mengurangi ruang bagi rakyat utk mengusulkan, memilih calon kepala daerah yang kompeten, qualified, yang punya komitmen untuk melakukan perubahan secara revolusioner,” papar Erik.

Sejauh ini DPR terbagi dalam dua kubu besar mengenai RUU Pilkada. Pihak koalisi Merah Putih secara kompak sepakat dengan pilkada melalui DPRD. Meskipun demikian, kubu fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB berpendapat sebaliknya. Mereka ingin pilkada tetap dilangsungkan melalui pemilihan umum rakyat.
Joko Widodo selaku presiden terpilih pernah mengungkapkan uneg-unegnya tentang hal ini. Menurutnya, konsep pilkada lewat DPRD ibarat langkah mundur dalam sistem demokrasi. Jumat lalu ia menyatakan, “(Langkah) mundur itu. Ya mundur, dong. Kan sekarang udah pilkada langsung.  Kok kita mau kembali lagi? (ke sistem perwakilan).”